Sekretariat Jenderal DPD RI Gelar FGD di Unmul


Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI)menyambangi Universitas Mulawarman (Unmul). Kunjungan ini merupakan kegiatan Focus Group Discussion yang membahas mengenai studi empiris Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai Tiga Rektorat Unmul, Selasa (14/03).   

Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unmul yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Dr. Bohari Yusuf, M.Si mengatakan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) terlambat dan itu merupakan bencana. Kaltim ini merupakan daerah penghasil Sumber Daya Alam sangat besar, seperti minyak, gas hingga batu bara.

Kaltim, kata Dr. Bohari Yusuf selalu memberikan Dana Bagi Hasil dari daerah ke pusat sangat besar. “Tetapi, pada kenyataannya Di Kaltim masih sering mati lampu padahal di Kaltim ini sendiri merupakan sumber minyak. Hal-hal seperti inilah yang harus diperhatikan oleh pusat,”tegasnya.  

“Melalui acara Focus Group Discussion (FGD) yang bekerjasama antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dengan Unmul bisa memberikan masukan dan menyuarakan hal ini di pusat dan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia tidak sebagian, semooga hasil dari FGD ini bisa memberikan rekomendasi RUU Nomor Tahun 24 Tahun 2007,”pintanya.

Sementara itu dari Sekretariat DPD RI Iswan Cahyadi, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih kami kepada Unmul yang telah membantu untuk memfasilitasi dalam rangka mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait hingga terwujudnya kegiatan FGD dalam rangka Penelitian Empiris Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini dapat terlaksana.

Acara ini turut di hadiri oleh dosen-dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim, dan Dinas Sosial baik dari Kota Samarinda maupun dari Provinsi Kaltim. (hms/zul)