Melihat Potret Pendidikan Anak Bangsa di Negeri Malaysia


Oleh: Aditya Ferry Noor (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman)

Kita semua punya harapan besar untuk kehidupan Indonesia hari ini dan kehidupan masa depan Indonesia. Kita semua mengharapkan bahwa suatu hari nanti, Indonesia akan menjadi negara maju dan bersungguh-sungguh maju. Dunia akan mengakui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang banyak menorehkan tinta emas bag i peradaban manusia.

Salah satu indikator majunya sebuah negara dapat dilihat dari seberapa tinggi indeks IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Khusus untuk menelaah tentang perkembangan pendidikan bangsa Indonesia, pada tanggal 3 Mei 2018 lalu, penulis diberi kesempatan untuk berkunjung ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Malaysia yang bertempat di Kuala Lumpur.

Pada kesempatan kali ini, penulis turut menjadi delegasi dalam program SEALED (South East Asia Leadership Exchanges and Develompent) yang fokus untuk membahas fenomena pendidikan di negara-negara ASEAN, yakni Malaysia, Singapore dan Thailand.

Dari beberapa rangkaian kegiatan SEALED yang saya ikuti, pengalaman diundang ke KBRI Malaysia merupakan momentum yang paling menarik dan mengesankan. Dalam kesempatan kali ini, KBRI Malaysia banyak menjelaskan seputar permasalahan pendidikan bangsa Indonesia yang berada di negeri Jiran, atau yang biasa kita kenal dengan istilah TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Selama di KBRI Malaysia, diskusi kami dipandu oleh Kepala Kanselerai Atase Pendidikan KBRI Malaysia, bapak Andreano Erwin. “Sasaran tugas KBRI dalam rangka melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan hubungan luar negeri di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya (poleksosbud) untuk mencapai kepentingan-kepentingan internasional”, tuturnya. Saat ini, KBRI Malaysia dipimpin oleh bapak Rusdi Kirana selaku Duta Besar Indonesia di Malaysia. Duta Besar tadi dibantu oleh Korp Konsuler Hyang terdiri dari Konsul Jenderal, Konsul dan Wakil Konsul.

Tanggung Jawab KBRI Malaysia dalam Pemerataan Pendidikan

Jika melihat data statistik dari imigrasi, jumlah WNI (Warga Negara Indonesia) yang tinggal di Malaysia berjumlah 1 juta jiwa. Disisi lain, jumlah tersebut belum termasuk WNI ilegal yang jumlahnya jauh lebih besar. Dalam sehari, KBRI Malaysia yang memiliki beberapa cabang di Malaysia sanggup melayani 700 sampai 1.000 orang WNI. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia pun tergolong banyak. Menurut data dari PPI Malaysia berjumlah 972 mahasiswa dari berbagai jenjang yang tersebar di 46 cabang PPI Malaysia.

Sejak tahun 1970, banyak tenaga pendidik dari Indonesia yang dikirim ke Malaysia. Sehingga wajar banyak bangsa Indonesia yang menetap di Malaysia hingga saat ini.

KBRI bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan Kemenristekdikti dan Kemendikbud dalam ranah pemerataan pendidikan di luar Indonesia. Selain mahasiswa, pendidikan untuk TKI juga harus tetap diberikan dengan membentuk PKBM (Pusat Kelas Belajar Masyarakat) khusus TKI yang terlambat mengikuti proses pendidikan. Misalnya TKI yang hanya tamat sampai tingkat SMP.

Hebatnya pemerintah Malaysia sangat mendukung program-program edukasi untuk TKI sehingga mereka menjalin kerjasama dengan perusahaan ekspatriat seperti Pertonas dan Shell. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyadari, terkadang sulit untuk mempekerjakan TKI ketika tingkat pendidikannya rendah. Oleh sebab itu peningkatan pendidikan mutlak harus dilaksanakan. Tantangan kedepan, bukan lagi TKI yang hanya sanggup menjadikan Malaysia sebagai negara sasaran kerjanya. Harusnya bisa lebih luas hingga menembus Filiphina dan Thailand. Apalagi sekarang telah memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Didalam teknis pelaksanaannya, ada 3 sekolah Indonesia yang tersebar di Malaysia. Antara lain, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Johor Baru dan Sekolah Sabah. Ketiga sekolah tersebut khusus untuk WNI yang menetap di Malaysia. Paling banyak di Sekolah Sabah, karena memiliki murid sebanyak 700 orang. Tetapi disayangkan 300 dari 700 muridnya berasal dari WNI illegal. Jika merujuk pada UU Tenaga Kerja Malaysia, anak-anak dibawah 12 tahun tidak boleh bekerja. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berupaya untuk menyekolahkan mereka.

Guru-guru yang mengajar untuk WNI di Malaysia biasanya didatangkan langsung dari ibu kota Jakarta dan merekrut dari kota-kota lain jika bersedia mengabdi di Malaysia. Jumlahnya lumayan banyak, untuk setiap sekolah Indonesia berjumlah kurang lebih 350 guru dengan gaji yang terbilang sangat tinggi, 15 juta perbulan.

Potret Pendidikan Anak Bangsa di Negeri Malaysia

Ada hal yang menurut saya memperihatinkan. Penerapan UU Tenaga Kerja Malaysia ternyata tidak sepenuhnya berjalan. Masih banyak WNI dibawah umur 12 tahun yang dipaksa untuk bekerja. Salah satunya di daerah Sabah yang sehari-hari mereka bekerja di ladang sawit. Untuk menanggulangi hal tersebut, KBRI Malaysia membuat sebuah CLC (Community Learning Center) agar mereka tetap bersekolah walaupun kondisi sekolah itu berada dipinggir ladang sawit. Kebanyakan anak-anak yang sekolah di ladang sawit adalah anak dari TKI illegal yang juga bekerja sebagai buruh perusahaan sawit.

Begitu pentingnya tugas KBRI Malaysia untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi SDM (Sumber Daya Manusia). KBRI Malaysia menekankan jika ada perusahaan yang mempekerjakan anak-anak dibawah umur, maka mereka tidak segan untuk melaporkan perusahaan karena telah melanggar UU Trafficing. Hal tersebut sejalan dengan tupoksi dari bagian Konsuler untuk melindungi WNI dari eksploitasi kerja. Melalui pemerataan pendidikan, anak-anak TKI juga tidak akan disusupi oleh paham teroris, terutama mereka yang berada di daerah Sabah karena berbatasan langsung dengan Filipina.

Keseriusan KBRI Malaysia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di luar Indonesia juga patut diapresiasi. Setiap tahun, KBRI rutin melaksanakan olimpiyade pendidikan dan olahraga dari tingkat SD hingga SMP. Olimpiyade tersebut berkompetisi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menarinya, setiap tahun anak-anak Indonesia selalu menjadi juara umum. Terutama anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah ladang. Hal itu membuktikan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya untuk mereka yang bersekoah di kota, tetapi mereka yang bersekolah dipinggiran pun juga menghasilkan kualitas terbaik.

Kurikulum pendidikan sekolah Indonesia di Malaysia mengacu pada proses fleksibilitas. Sehingga sangat mudah menyelesaikan ujian untuk naik tingkat dari SD ke SMP. Lalu, model pembelajaran yang mengutamakan pembentukan karakter dan soft skill dalam bentuk penyediaan kegiatan kursus serta untuk keterampilan agar menjadi bekal mereka bekerja.

Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga memberikan beasiswa pendidikan melalui Kemenristekdikti. Kuota beasiswa sebanyak 100 orang pertahun dengan harapan mereka dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi kembali ke Indonesia.

Saya menyadari dari beberapa poin diskusi bersama Atase Pendidikan KBRI Malaysia tadi dapat membuka mata kita, bahwa pendidikan harus mutlak dilaksanakan dan merata untuk seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Besar harapan saya semoga kedepan dapat turut andil menjadi bagian penyelenggara pendidikan untuk WNI di Malaysia. Meskipun pengalaman mengenai urgensi pendidikan diatas hanya sebatas obrolan di meja, tetapi menurut saya peran kita sebagai mahasiswa tidak boleh berhenti hanya diruang kelas sebelum kita mengabdi ke masyarakat dan ikut menularkan potensi serta bakat yang kita miliki untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. (hms/rob)